Pasal 53

(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif

kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif.

(2) Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran terhadap

Pasal 4, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal

17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6), atau Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu;
• peringatan tertulis;
• pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;
• pembatasan pemberian jasa tertentu;
• pembekuan izin;
• pencabutan izin; dan/atau
• denda.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g

dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif dan besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah.