Pasal 51

(1) Dalam melakukan pengawasan, Menteri melakukan

pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP.

(2) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas

nama Menteri untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam …

(3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri berwenang untuk:

• meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada Pihak Terasosiasi; dan
• meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada asosiasi profesi.

(4) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dilarang

menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.

(5) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang

diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank.

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya dilakukan

untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP.

(7) Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri wajib menjaga

kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik yang diperiksa.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan

terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri.