Pasal 50

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49, Menteri berwenang:

• menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP;
• menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan;
• melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan:

1. SPAP;
2. penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik; dan
3. pendidikan profesional berkelanjutan, untuk melindungi kepentingan publik.

Bagian Ketiga Pengawasan