Pasal 43

(1) Akuntan Publik berhimpun dalam wadah Asosiasi

Profesi Akuntan Publik.

(2) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi

Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(3) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

• berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• mempunyai anggota paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Akuntan Publik;
• memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
• mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
• memiliki program mengenai pelatihan profesional berkelanjutan;
• memiliki kode etik organisasi; dan
• memiliki program reviu mutu bagi Akuntan Publik yang menjadi anggotanya.

(4) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.