Pasal 30

(1) Akuntan Publik dilarang:

• memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP;
• merangkap sebagai:

1. pejabat negara;
2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan;

• memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang

sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;

• memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan

izin;

• memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang

sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin;

• memberikan …

• memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP;
• melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
• menerima imbalan jasa bersyarat;
• menerima atau memberikan komisi; atau
• melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

(2) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidang akuntansi.