Pasal 30

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau

penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan

karena:

• tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

• salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

• lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan.

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara

yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan.

(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat,

pendapat . . .

PRESIDEN

pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

(4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: