Pasal 85

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang

perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat

memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.

(3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh

penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.

(4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan

terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.