Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

• Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden

beserta pembantu-pembantunya ;

• Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari

Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi

urusan rumah tangganya ;

• Otonomi ...

PRESIDEN

• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

• Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada

Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat

atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang

menugaskannya ;

• Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang

berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau

Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada

Pejabat-pejabatnya di daerah:

• Wilayah Administratip, selanjutnya disebut Wilayah, adalah

lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan

pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah;

• Instansi Vertikal adalah perangkat deri Departemen-departemen atau

Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai

lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan ;

• Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mensahkan,

membatalkan dan menangguhkan Peraturan Daerah atau Keputusan

Kepala Daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I

dan ...

PRESIDEN

dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang

meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik,

kordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak

termasuk dalam tugas sesuatu lnstansi dan tidak termasuk urusan

rumah tangga Daerah ;

• Polisi Pamong Praja adalah perangkat Wilayah yang bertugas

membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan

khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban di

bidang pemerintahan umum.