Pasal 16

(1) Pengadilan-Tentara-Tinggi memutus dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran

yang terdakwanya atau salah satu dari terdakwanya pada waktu melakukannya itu seorang perwira yang berpangkat mayor ke atas.

(2) Ketentuan-ketentuan untuk Pengadilan-Tentara yang termuat dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3)

berlaku juga untuk Pengadilan Tentara-Tinggi.

(3) Pengadilan-Tentara-Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara dengan Ketua atau Ketua-

Penggantinya sebagai ketua dan dua Hakim-perwira sebagai anggota, seorang jaksa-Tentara-Tinggi atau jaksa Penggantinya dan seorang Panitera atau penggantinya.

(4) Hakim-perwira yang dimaksudkan dalam ayat (3) harus kedua-duanya berkedudukan militer lebih tinggi

dari pada kedudukan militer terdakwa yang perkaranya harus diadili.

(5) Apabila dalam suatu perkara di antara Hakim-perwira itu tiada terdapat dua perwira yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat (4), maka Presiden, hanyaPerundang-undanganuntuk mengadili perkara itu, mengangkat perwira-

perwira secukupnya yang memenuhi syarat tadi, sebagai Hakim perwira.

(6) Hakim-perwira ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menandatangani surat keputusan Peraturan

dalam perkara tersebut. ditjen