Pasal 29

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

• menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• memutus pembubaran partai politik;

• memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

• kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah

Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

(4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah

Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi