Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim ad hoc, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• warga negara Republik Indonesia;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• sehat jasmani dan rohani;

• berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;

• berumur . . .

• berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
• tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
• tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
• melaporkan harta kekayaannya;
• bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
• bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.