Pasal 56

(1) Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan

Pengawas Rumah Sakit.

(2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit

nonstruktural yang bersifat independen dan

bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

(3) Keanggotaan . . .

(3) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri

dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi,

asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.

(4) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit

berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu)

orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang

anggota.

(5) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas :

• menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

• menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

• menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

• mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

• mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

• mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan

• mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang- undangan;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas

Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Ketiga

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia