Pasal 32

Setiap pasien mempunyai hak:

• memperoleh informasi mengenai tata tertib dan

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

• memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban

pasien;

• memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur,

dan tanpa diskriminasi;

• memperoleh layanan kesehatan yang bermutu

sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional;

• memperoleh layanan yang efektif dan efisien

sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan

materi;

• mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan

yang didapatkan;

• memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan

keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah

Sakit;

• meminta konsultasi tentang penyakit yang

dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai

Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di

luar Rumah Sakit;

• mendapatkan . . .

• mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit

yang diderita termasuk data-data medisnya;

• mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan

tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis,

alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang

mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan

yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

• memberikan persetujuan atau menolak atas

tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga

kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

• didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

• menjalankan ibadah sesuai agama atau

kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak

mengganggu pasien lainnya;

• memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya

selama dalam perawatan di Rumah Sakit;

• mengajukan usul, saran, perbaikan atas

perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

• menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak

sesuai dengan agama dan kepercayaan yang

dianutnya;

• menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit

apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan

yang tidak sesuai dengan standar baik secara

perdata ataupun pidana; dan

• mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak

sesuai dengan standar pelayanan melalui media

cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IX . . .

Bagian Kesatu

Pengorganisasian