Pasal 26

(1) Izin Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit

penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Izin Rumah Sakit penanaman modal asing atau

penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.

(3) Izin . . .

(3) Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah

Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi

dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah

mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang

di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.