Pasal 12

(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

• melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
• menjaga dan memelihara tanda batas;
• melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
• melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar- pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.