Pasal 11

(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,

Pemerintah Provinsi berwenang:

• melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
• melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
• melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar- pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
• melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam . . .

PRESIDEN

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.