Pasal 26

(1) Setelah Tahun Anggaran 2009 berakhir, Pemerintah

menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana Formatted: Bullets and Numbering

dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

(4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan

aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.

(5) Penerapan pendapatan dan belanja secara akrual dalam

laporan keuangan tahun 2009 dilaksanakan secara bertahap pada badan layanan umum.

(6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(7) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2009 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.