Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KOTA JAMBI DI PROVINSI JAMBI

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Jambi adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.
  2. Kota Jambi adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Jambi.

Pasal 2

Tanggal 23 Maret 1956 merrrpakan tanggal pembentukan Kota Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota- Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956).

BABII ...

SK No 200316 A

PRESIDEN

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, DAN

Pasal 3

Kota Jambi terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Telanaipura;
  • Kecamatan Jambi Selatan;
  • Kecamatan Jambi Timur;
  • Kecamatan Pasar Jambi;
  • Kecamatan Pelayangan;
  • Kecamatan Danau Teluk;
  • Kecamatan Kota Baru;
  • Kecamatan Jelutung;
  • Kecamatan Alam Barajo;
  • Kecamatan Danau Sipin; dan
  • Kecamatan Paal Merah.

Pasal 4

(1) Kota Jambi mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.

(2) Penegasan batas daerah Kota Jambi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kota Jambi memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah; b.potensi...

SK No 200317 A

PRESIDEN

  • potensi sumber daya dam berupa pertanian, perdagangan, jasa, industri, serta pariwisata; dan
  • suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat serta kelestarian lingkungan.
BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 200318 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Perundang-undangan Hukum,

Setiawati

SK No205836A

PRESIDEN REPUBLIK IhIDONESIA

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kota Jambi di Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kota Jambi diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Jambi di Provinsi Jambi;
  • bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi;
MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat l2l, Pasal 20, Pasal 2L, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan

SK No2058354

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Referensi Silang (3)
UU 9/1956 — PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN
UU 18/2022 — PROVINS] JAMBI
UU 22/1948 — PENETAPAN ATURAN-ATURAN POKOK MENGENAI...