Pasal 368

(U Dalam rangka penanganan Stabilitas Sistem Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Pemerintah berwenang:

• menerbitkan Surat Berharga Negara dengan tujuan tertentu untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, badan usaha milik negara, investor korporasi, danf atau investor ritel;
• menetapkan sumber pembiaya€rn anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
• memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
• menjalankan program pemulihan ekonomi nasional untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya;
• melakukan penyertaan modal negara melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk; f . melakukan penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah yang dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk;
• melakukan penjaminan yang dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah danlatau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk; dan
• menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) l2l Kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan oleh Presiden.

(3) Ketentuan...

SK No 164497 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

penangana.n Stabilitas Sistem Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.