Pasal 211

Pembentukan PIKK, termasuk juga proses pengalihan aset dalam pembentukan PIKK, dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal2L2 Dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OS sampai dengan Pasal211., Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan / atau kementerian / lembaga terkait. BABXVI...

SK No 164446 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA