Pasal 34

(1) DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, merupakan

PRESIDEN

wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

• memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
• mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota kepada Presiden;
• bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
• bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk peraturan daerah;
• melaksanakan pengawasan terhadap;

1. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
2. pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah;
5. pelaksanaan kerja sama internasional di daerah;

• memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
• menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang

dimaksud ayat (2), DPRD mempunyai hak:

• meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;

• meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;

• mengadakan …

• mengadakan penyelidikan;

• mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah;

• mengajukan pernyataan pendapat;

• mengajukan rancangan peraturan daerah;

• menentukan anggaran DPRD.

(4) Selain hak-hak DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang

pada hakekatnya merupakan hak-hak anggota, Anggota DPRD juga

PRESIDEN

mempunyai hak:

• mengajukan pertanyaan;
• protokoler;
• keuangan/administrasi.

(5) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.