Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Dicabut

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Peraturan ini telah dicabut.
BAB 4 — KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13

Didalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

berlaku semua ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-

undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok, Daerah Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur

selanjutnya oleh Pemerintah cq. Dewan.

Pasal 15.

Undang-undang ini.disebut Undang-undang Daerah Perdagangan Bebas

dengan Pelabuhan Bebas Sabang, dan mulai berlaku pada hari

diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaga-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 1970

INDONESIA,

SOEHARTO.

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 1970.

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa semenjak Sabang dinyatakan sebagai Pelabuhan Bebas

berdasarkan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 dan Peraturan

Presiden No. 22 tahun 1964, pelabuhan tersebut telah dapat

berkembang sebagai sarana ekonomi yang menunjang kegiatan

ekonomi nasional, terutama bagi ekonomi daerah;

  • bahwa dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional pada

umumnya, kegiatan-kegiatan perdagangan, pelajaran dan industri

regional khususnya, kepulauan Weh dengan Pelabuhan Bebas

Sabang dari segi geografis dan strategic dalam lalu-lintas

perdagangan internasional dapat diusahakan dan diselenggarakan

sebagai Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas

Sabang;

  • bahwa dalam rangkaian melakukan fungsi tersebut diatas, kegiatan-

kegiatan yang.biasanya dilakukan diluar negeri khususnya di

Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lebih baik

dilakukan di dalam negeri antara lain di Sabang;

  • bahwa pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan

Bebas Sabang akan lebih memanfaatkan dan merupakan daya

penarik bagi penanaman modal nasional dan asing :

  • bahwa ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa syarat-syarat bagi penunjukkan Daerah Perdagangan Bebas

dengan Pelabuhan Bebas Sabang, seperti tersebut dalam pasal 14

ayat (3) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

telah dipenuhi;

  • bahwa maksud dan tujuan ketentuan-ketentuan Penetapan Presiden

No. 10 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1964 pada

azasnya dapat dianggap sebagai penunjukkan oleh Presiden

sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.

3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

  • bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu

MENGINGAT
  1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1),

pasal 21 ayat (1), pasal 23 dan pasal 33;

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/1966 ;

  1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 10

tahun 1965 juncto Undang-undang No. 6 tahun 1959;

  1. Undang-undang No. 5 tahun 1969,

  2. Undang-undang No. 3 tahun 1970.

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 10/1985 — PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970
UU 10/1985 — PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970
Referensi Silang (1)
UU 10/1965 — Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang...