Pasal 94

**(1) Pemerintah pusat dan pemerintah dengan Daerah-d""*^ sesuai kewenangannya mendorong terbentuknya 't."".rJ.rl memfasilitasi iembaga perkebunan

berdasarkan kebutuhai a"" f.lr![,..i=tit Usaha Perkebunan sesuai de.,ga., ;;;;il; peraruran perundang-undangan.

(2) Pembiayaan yarg bersumber dari pemerintah pusat Pemerintah DaErah dalr a.rrg^.r--tlirenangannya sebagaimana .sesuai dimaksud d"l"m p;";?;i--*- -v sJuL dan ayat (2) diutamakan untuk pekebun. "v"i'trl**