Pasal 7

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bagian Kedua: Fungsi

Pasal 8 - Fungsi Berdasarkan Kategori Kementerian

(1) Kementerian Kategori A (Pasal 5 ayat 1) Fungsi:

• a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
• b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
• c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
• d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

[!info] Implementasi Vertikal Penuh Hanya kategori A yang dapat melaksanakan kegiatan teknis hingga tingkat daerah

(2) Kementerian Kategori B (Pasal 5 ayat 2) Fungsi:

• a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
• b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara
• c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
• d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah
• e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

[!warning] Khusus: Agama, Hukum, Keuangan, Keamanan Kementerian yang menangani agama, hukum, keuangan, dan keamanan juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah (Pasal 9 ayat 3)

(3) Kementerian Kategori C (Pasal 5 ayat 3) Fungsi:

• a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
• b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya
• c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara
• d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya

[!tip] Fokus Koordinasi Kategori C tidak melaksanakan langsung, tetapi mengkoordinasikan pelaksanaan oleh kementerian lain

Bagian Ketiga: Susunan Organisasi

Pasal 9 - Struktur Organisasi

(1) Kementerian Kategori A (Urusan Pasal 5 ayat 1)

| Unsur | Jabatan | Fungsi | |-------|---------|--------| | Pemimpin | Menteri | Pimpinan kementerian | | Pembantu Pemimpin | Sekretariat Jenderal | Administrasi dan dukungan | | Pelaksana Tugas Pokok | Direktorat Jenderal | Pelaksana program | | Pengawas | Inspektorat Jenderal | Pengawasan internal | | Pendukung | Badan dan/atau Pusat | Fungsi pendukung | | Pelaksana Daerah/LN | Kantor daerah/perwakilan | Implementasi lokal |

(2) Kementerian Kategori B (Urusan Pasal 5 ayat 2)

| Unsur | Jabatan | Fungsi | |-------|---------|--------| | Pemimpin | Menteri | Pimpinan kementerian | | Pembantu Pemimpin | Sekretariat Jenderal | Administrasi dan dukungan | | Pelaksana | Direktorat Jenderal | Pelaksana program | | Pengawas | Inspektorat Jenderal | Pengawasan internal | | Pendukung | Badan dan/atau Pusat | Fungsi pendukung |

[!important] Khusus 4 Urusan (ayat 3) Kementerian agama, hukum, keuangan, dan keamanan juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah

(3) Kementerian Kategori C (Urusan Pasal 5 ayat 3)

| Unsur | Jabatan | Fungsi | |-------|---------|--------| | Pemimpin | Menteri | Pimpinan kementerian | | Pembantu Pemimpin | Sekretariat Kementerian | Administrasi (bukan Sekjen) | | Pelaksana | Deputi | Pelaksana koordinasi | | Pengawas | Inspektorat | Pengawasan (bukan Itjen) |

[!note] Perbedaan Nomenklatur Kategori C menggunakan Sekretariat Kementerian (bukan Sekretariat Jenderal) dan Deputi (bukan Direktorat Jenderal)

Pasal 10 - Wakil Menteri

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

[!info] Status Wakil Menteri Wakil Menteri adalah pejabat karir, bukan anggota kabinet (lihat [[UU_39_2008_PENJELASAN_PASAL_10|Penjelasan Pasal 10]])

Pasal 11 - Peraturan Pelaksana

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden.

[!tip] Implementasi Setiap kementerian memiliki Perpres tersendiri yang mengatur detail organisasinya

📊 Perbandingan Struktur Organisasi

graph TD
    subgraph Kategori A
        A1[Menteri] --> A2[Sekjen]
        A1 --> A3[Ditjen]
        A1 --> A4[Itjen]
        A1 --> A5[Badan/Pusat]
        A1 --> A6[Kantor Daerah/LN]
    end

    subgraph Kategori B
        B1[Menteri] --> B2[Sekjen]
        B1 --> B3[Ditjen]
        B1 --> B4[Itjen]
        B1 --> B5[Badan/Pusat]
    end

    subgraph Kategori C
        C1[Menteri] --> C2[Setkemen]
        C1 --> C3[Deputi]
        C1 --> C4[Inspektorat]
    end

🔗 Tautan Terkait

Bab Terkait

• [[UU_39_2008_BAB_2|BAB II - Kedudukan dan Urusan Pemerintahan]]
• [[UU_39_2008_BAB_4|BAB IV - Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran]]

Peraturan Pelaksana

• Various Presidential Regulations on specific ministry organization

🏷️ Tags

#organizational_structure #ministerial_functions #government_hierarchy #administrative_framework

Dokumen ini diproses pada: 2025-11-02 11:30:00 WIB