Pasal 17

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan,

dan Kabupaten Pasaman Barat, Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat

Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat diangkat oleh

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang

diusulkan Gubernur Sumatera Barat untuk masa jabatan paling lama 1

(satu) tahun.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai

negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang

pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali

Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan

berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

(4) Peresmian Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan

Kabupaten Pasaman Barat serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini

diundangkan.

(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Barat untuk

melantik Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan,

dan Penjabat Bupati Pasaman Barat.

(6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sumatera Barat melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.