Pasal 15

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Provinsi Gorontalo

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

(2) Untuk kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Provinsi Gorontalo, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Provinsi Gorontalo, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.

(3) Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara wajib membantu pembiayaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

(4) Untuk kelancaraan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat pembentukan Provinsi Gorontalo selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmiannya.