Pasal 51

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengajukan gugatan ganti rugi

dan/atau tindakan tertentu kepada badan hukum atau badan usaha yang kegiatannya menyebabkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.

(2) Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada

tanah milik privat atau tanah milik negara atau daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Hak Gugat Masyarakat