Pasal 3

(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan

dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum

Debitor.

(2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia,

Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan

pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.

(3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga

berwenang memutuskan.

(4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik

Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara

Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor

pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara

Republik Indonesia.

(5) Dalam …

PRESIDEN

(5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan

hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.