Pasal 8

(1) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) menurut unit organisasi/bagian anggaran dan menurut kegiatan

dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

(2) Hasil pembahasan rincian lebih lanjut anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa pergeseran anggaran belanja antarunit organisasi dalam

satu bagian anggaran dan/atau antarkegiatan dalam satu program ditetapkan oleh

Pemerintah.