Pasal 25

(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk

mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.

(2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan

interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.

(3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada yat (1)

dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :

• pemanfaatan sumber daya secara efisien;
• keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;
• peningkatan mutu pelayanan; dan
• persaingan sehat yang tidak saling merugikan.

(4) Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.