Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Huruf c Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Ketentuan dalam huruf d ini dimaksudkan bahwa untuk jenis-jenis Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang prinsip tarifnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah mencantumkan prinsip tersebut. Untuk jenis-jenis Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah harus mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi.

Huruf e Cukup jelas

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Ketentuan dalam huruf g ini termasuk mengatur penentuan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.

Huruf h Cukup jelas

Huruf i Cukup jelas

Huruf j Cukup jelas Ayat (4) …

Ayat (4) Huruf a Cukup jelas

Huruf b Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, misalnya dalam Retribusi tempat rekreasi, pengurangan dan keringanan diberikan untuk orang jompo, orang cacat, dan anak sekolah. Pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi objek Retribusi, misalnya pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam.

Huruf c Cukup jelas

Ayat (5) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah asosiasi-asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi,

Ayat (6) Cukup jelas

Angka 11 Cukup jelas

Angka 12