Pasal 38

(1) Pengarsipan film dapat dilakukan oleh pelaku

kegiatan pengarsipan film atau pelaku usaha

pengarsipan film.

(2) Pelaku kegiatan pengarsipan film sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan,

organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.

(3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

membentuk pusat pengarsipan film Indonesia.

(4) Pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha

Indonesia atau perseorangan warga negara

Indonesia.

(5) Pengarsipan . . .

(5) Pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan film

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam

Peraturan Menteri.