Pasal 7

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b

menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

mempertimbangkan kesamaan:

• karakteristik bentang alam;
• daerah aliran sungai;
• iklim;
• flora dan fauna;
• sosial budaya;
• ekonomi;
• kelembagaan masyarakat; dan
• hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 7 Cukup jelas.