Pasal 68

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bappebti diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan

ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pisana.

(2) Penyidik...

PRESIDEN

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berwenang:

• menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu

perbuatan yang patut diduga merupakan tindak pidana di bidang

Perdagangan Berjangka;

• melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau pengaduan;

• meneliti, memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan serta

barang bukti dari setiap Pihak yang diduga melakukan atau

sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perdagangan

Berjangka;

• melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan/atau

dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang

Perdagangan Berjangka;

• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga menjadi

tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti,

pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain serta menyita benda

yang dapat digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana

di bidang Perdagangan Berjangka;

• meminta kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk

membekukan rekening Pihak yang disangka melakukan atau

terlibat tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;

• meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang Perdagangan Berjangka; dan

• menyatakan saat dimulai dan dihentikan penyidikan.

(3) Sehubungan...

PRESIDEN

(3) Sehubungan dengan pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Bappebti mengajukan permohonan izin

kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh keterangan dari bank

tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), memberitahukan saat dimulai penyidikan kepada Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

dengan mengingat ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 107

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

(6) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bappebti dapat meminta bantuan kepada aparat penegak

hukum lain.

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif