Pasal 27

(1) Lembaga Kliring Berjangka wajib:

• memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan

Lembaga Kliring Berjangka dengan baik;

• menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka

dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga

Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti;

• menjamin...

PRESIDEN

• menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan

usaha Anggota Kliring Berjangka, kecuali informasi tersebut

diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang

ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

• mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan

dengan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka; dan

• memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Kliring

Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau

pemberhentian Anggota Kliring Berjangka yang tidak memenuhi

persyaratan keuangan minimum dan pelaporan sesuai dengan

ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan

pelaksanaannya.

(2) Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring

Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b termasuk

perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.