Pasal 17

(1) Bursa Berjangka wajib:

• memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan

Bursa Berjangka dengan baik;

• menyiapkan catatan dan laporan secara rinci seluruh kegiatan

Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi

Kontrak Berjangka dan penguasaan Komoditi yang menjadi

subjek Kontrak Berjangka tersebut;

• menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan

usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut

diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang

ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

• membentuk Dana Kompensasi;

• mempunyai satuan pemeriksa;

• mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data

yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka;

• menyebarluaskan informasi harga Kontrak Berjangka yang

diperdagangkan;

• memantau...

PRESIDEN

• memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa

Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau

pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi

persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan

Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Pimpinan Satuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan

komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalah materiil

yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa

Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan.

(3) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan

pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti.

(4) Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c termasuk

perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.