Pasal 13

(1) Partai politik mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat

mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan lainnya.

(2) Kepengurusan partai politik tingkat nasional berkedudukan di ibu

kota negara.

(3) Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara

demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(4) Dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai

politik tingkat nasional sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus baru didaftarkan kepada Departemen Kehakiman paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan tersebut.

(5) Departemen Kehakiman memberikan keputusan terdaftar kepada

pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran diterima.