Pasal 126

(1) Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan:

• Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
• Surat Keputusan tentang Penyelesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
• Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

(2) Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan

militer menghendakinya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer.

(3) Sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Panglima mendengar pendapat dari Oditur Jenderal dan apabila

dipandang perlu juga dari pejabat lain.