Pasal 73

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

menetapkan Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan.

(2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris.

(3) Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika

terdapat keraguan terhadap keaslian isinya.

(4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:

• pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya; dan

• tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial.

(5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang

dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya.