Pasal 7

(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk

menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

• membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

• mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

• mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;

• memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;

• memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

• menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

• memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

• menerbitkan . . .

• menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

• melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan

• mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kesatu Umum