Pasal 6

(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk

menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan AUPB;

• menyelenggarakan . . .

• menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;

• menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan;

• menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;

• menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;

• mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan;

• menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;

• menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;

• memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;

• menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;

• menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan

• menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 7 . . .