Pasal 22

(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat

Pemerintahan yang berwenang.

(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan

bertujuan untuk:

• melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

• mengisi kekosongan hukum;

• memberikan kepastian hukum; dan

• mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Lingkup Diskresi