Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• tidak terdapat kesalahan;

• terdapat kesalahan administratif; atau

• terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah

berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah

berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

(5) Pengembalian . . .

(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.