Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan

meliputi:

• penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;

• penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;

• penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;

• penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;

• penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;

• penetapan wilayah usaha;

• penetapan . . .

• penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
• penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:

1. wilayah usahanya lintas provinsi;
2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;

• penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
• penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
• penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
• penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
• penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
• penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
• pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
• pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
• pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
• penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kewenangan . . .

(2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang

ketenagalistrikan meliputi:

• penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;

• penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;

• penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;

• penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;

• penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

• penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

• penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

• penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

• pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

• pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan

• penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang

ketenagalistrikan meliputi:

• penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;

• penetapan . . .

• penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
• penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
• penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;
• penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
• penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
• penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
• penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
• penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
• pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
• pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan
• penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

BAB V . . .