Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan

penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian

sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua Syarat Pengangkatan Arbiter