PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA

Ayat (1) a. Cukup jelas b. seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah) Penerimaan pajak 48.686.292.660.915 Pajak penghasilan (Pph) 21.012.029.564.398 Pajak pertambahan nilai (PPN) 18.519.409.106.064 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 1.893.933.497.911 Penerimaan bea masuk 3.029.408.339.443 Penerimaan cukai 3.592.648.372.351 Penerimaan pajak ekspor/pungutan ekspor 186.068.615.463 Bea meterai 329.128.446.094 Bea lelang 123.666.719.191 Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam 16.542.298.354.653 Penerimaan minyak bumi dan gas alam 16.054.714.886.653 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) 487.583.468.000 Penerimaan bukan pajak 7.785.300.797.479 Penerimaan pendidikan 49.866.785.752 Uang pendidikan 46.772.116.792 Uang… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan 1.768.566.282 Uang ujian untuk menjalankan praktek 1.084.477 Penerimaan pendidikan lainnya 1.325.018.201 Penerimaan pendidikan swadana 277.340.784.884 Penerimaan pendidikan swadana 277.340.784.884 Penjualan hasil produksi, sitaan 24.192.438.860 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 817.707.614 Penjualan hasil peternakan 973.238.268 Penjualan hasil perikanan 350.213.812 Penjualan hasil sitaan 8.546.650.824 Penjualan obat-obatan, dan hasil farmasi 38.454.476 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya 277.221.337 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 10.225.524.552 Penjualan lainnya 2.963.427.977 Penjualan aset tetap 30.857.837.488 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah 10.872.924.252 Penjualan kendaraan bermotor 1.526.594.513 Penjualan sewa beli 15.919.140.505 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan 2.539.178.218 Penerimaan sewa 13.086.498.044 Sewa rumah dinas, rumah negeri 4.620.601.243 Sewa gedung, bangunan, gudang 2.475.937.267 Sewa benda-benda bergerak 4.724.170.478 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.265.789.056 Penerimaan jasa I 480.074.180.175 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 7.192.439.351 Penerimaan… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Penerimaan tempat hiburan, taman, museum 204.378.702 Penerimaan surat keterangan, visa paspor dan SIM, STNK, BPKB 106.160.243.618 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah 92.466.195.335 Pemberian hak dan perijinan 203.925.517.912 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan 7.421.804.186 Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa pekerjaan 36.754.155.076 Penerimaan jasa kantor urusan agama 4.781.261.210 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 21.168.184.785 Penerimaan jasa II 248.340.488.049 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 39.557.911.096 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda 149.530.402.420 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin 2.721.627.881 Penerimaan jasa kantor catatan sipil 10.363.416.396 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak dengan surat paksa 809.445.645 Penerimaan uang pewarganegaraan 1.133.486.950 Penerimaan jasa lainnya 44.224.197.661 Penerimaan rutin dari luar negeri 24.411.279.670 Bea visa dan paspor

  Bea konsuler

  Bea maritim

  Bea pemeriksaan

  Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan

  Bea… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Bea legalisasi surat-surat perdagangan

  Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri 24.411.279.670 Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana 287.983.603.762 Penerimaan penjualan swadana 2.554.683.493 Penerimaan sewa swadana 4.610.244.007 Penerimaan jasa swadana tidak jelas tidak jelas tidak jelas tidak jelas tidak jelas Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 27.544.009.901 Ongkos perkara 1.635.358.847 Kejaksaan dan peradilan lainnya 4.534.557.774 Penerimaan dari investasi 5.410.147.627.981 Bagian laba dari BUMN 1.603.937.956.343 Penjualan investasi permanen 1.673.825.990.037 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) 2.132.383.681.601 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan 46.205.428.869 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 8.848.930.638 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 13.916.049.990 Penerimaan kembali belanja pensiun 14.676.377.768 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 3.382.867.990 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya 5.381.202.483 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu 24.019.043.750 Penerimaan… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 7.304.653.903 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 1.443.616.662 Penerimaan kembali belanja pensiun 3.866.816.244 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 2.818.089.695 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya 8.585.867.246 Penerimaan lain-lain swadana 17.540.732.659 Penerimaan lain-lain swadana 17.540.732.659 Penerimaan lain-lain 816.854.035.612 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 1.139.927.412 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 9.479.027.669 Penerimaan kembali ganti rugi 5.856.034.297 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN 476.177.824.652 Penerimaan anggaran lainnya 324.201.221.582 JUMLAH 73.013.891.813.047 RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah) Bantuan Program

  Bantuan Proyek 9.008.800.449.481 JUMLAH 9.008.800.449.481 Pasal 2… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (21) Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah) SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri 48.488.465.684 Jumlah Sektor Industri 48.488.465.684 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 104.157.459.246 02.2 Subsektor Kehutanan 74.729.228.594 Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan 178.886.687.840 SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 13.299.767.572 03.2 Subsektor Irigasi 10.282.848.122 Jumlah Sektor Pengairan 23.582.615.694 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 103.936.213.159 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 103.936.213.159 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 47.254.780.807 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 19.404.238.805 05.4 Subsektor Keuangan 28.025.972.381.961 05.5 Subsektor… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 73.839.990.688 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 28.166.471.392.261 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 16.268.301.611 06.2 Subsektor Transportasi Darat 16.184.936.418 06.3 Subsektor Transportasi Laut 114.310.910.888 06.4 Subsektor Transportasi Udara 39.983.690.177 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 31.811.997.876 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 218.559.836.970 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 100.244.780.934 07.2 Subsektor Energi 3.126.596.523 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 103.371.377.457 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 11.059.530.094 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 9.574.416.138 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 20.633.946.232 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 8.301.977.950.386 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 51.133.248.529 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 8.353.111.198.915 SEKTOR… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 4.283.940.124 10.2 Subsektor Tata Ruang 146.306.495.335 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 150.590.435.459 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 2.832.062.672.152 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 200.924.728.755 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 61.895.645.786 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 7.688.263.095 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 3.102.571.309.788 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 207.617.313.809 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 207.617.313.809 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 74.964.937.842 13.2 Subsektor Kesehatan 361.100.333.375 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja 436.065.271.217 SEKTOR… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 8.874.857.300 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 2.838.543.580 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 10.713.400.880 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 133.841.394.346 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 729.458.392.591 Jumlah Sektor Agama 863.299.786.937 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 176.862.749.858 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 21.970.929.672 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 1.082.633.172 16.6 Subsektor Informasi dan Statistik 60.468.473.556 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 260.384.786.258 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 420.474.476.000 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 69.666.800.116 Jumlah Sektor Hukum 490.141.276.116 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 2.135.632.940.726 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 167.990.246.990 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 2.303.623.187.716 SEKTOR… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 54.856.640.563 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 635.909.565.770 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 232.325.423.662 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 923.091.629.995 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20.2 Subsektor ABRI 4.233.569.686.800 20.3 Subsektor Pendukung 236.296.831.000 Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 4.469.866.517.800 JUMLAH 50.435.006.650.187 RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah) SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri 619.452.353.248 Jumlah Sektor Industri 619.452.353.248 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 670.426.510.765 02.2 Subsektor Kehutanan 6.360.053.938 Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan 676.786.564.703 SEKTOR… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 366.683.179.367 03.2 Subsektor Irigasi 748.727.628.321 Jumlah Sektor Pengairan 1.115.410.807.688 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 121.602.436.124 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 121.602.436.124 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 18.308.731.377 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 33.898.280.415 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 366.719.194.996 05.4 Subsektor Keuangan 2.088.154.031 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 184.286.192.915 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 605.300.553.734 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.027.540.754.644 06.2 Subsektor Transportasi Darat 262.933.058.380 06.3 Subsektor Transportasi Laut 198.693.201.179 06.4 Subsektor Transportasi Udara 176.147.306.603 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 13.099.339.950 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 3.678.413.660.756 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 33.965.391.625 07.2 Subsektor Energi 791.053.791.466 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 825.019.183.091 SEKTOR… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 37.696.578.484 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 31.231.580.341 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 68.928.158.825 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 4.895.562.418.500 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 851.774.748.985 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 5.747.337.167.485 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 205.476.063.441 10.2 Subsektor Tata Ruang 51.003.663.797 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 256.479.727.238 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 2.245.384.949.022 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 112.335.628.033 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 57.537.385.215 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 35.686.970.287 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 2.450.944.932.557 SEKTOR… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 234.293.734.671 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 234.293.734.671 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 73.535.123.450 13.2 Subsektor Kesehatan 742.716.172.977 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 9.028.500.992 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja 825.279.797.419 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 433.231.038.909 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 35.917.600.735 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 469.148.639.644 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 78.468.075.765 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 115.649.600.210 Jumlah Sektor Agama 194.117.675.975 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 147.025.694.309 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 28.877.520.741 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 60.133.063.355 16.4 Subsektor Kelautan 37.592.584.863 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 14.864.839.793 16.6 Subsektor… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• 16.6 Subsektor Informasi dan Statistik 107.971.390.069 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan telnologi 396.465.093.130 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 10.583.094.234 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 32.773.803.712 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 73.854.898.918 Jumlah Sektor Hukum 17.211.796.864 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 479.551.463.711 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 48.981.211.540 Jumlah Sektor Apartur Negara dan Pengawasan 582.532.675.251

19. SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 5.127.816.494 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 3.490.214.122 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 73.545.111.965 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 82.163.142.581 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 2.425.000.000 20.2 Subsektor ABRI 691.995.677.205 20.3 Subsektor Pendukung 64.575.900.000 Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 758.996.577.205 JUMLAH 19.771.884.678.189 RINCIAN… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah) SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri 185.863.999.730 Jumlah Sektor Industri 185.863.999.730 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 210.444.914.054 02.2 Subsektor Kehutanan 3.749.638.630 Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan 214.194.552.684 SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 369.010.084.965 Subsektor Irigasi 412.614.719.262 Jumlah Sektor Pengairan 781.624.804.227 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 17.652.240.485 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 17.652.240.485 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri

  05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 4.425.411.989 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 65.488.877.312 05.4 Subsektor Keuangan 4.530.784.181 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 232.665.964.236 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 307.111.037.718 SEKTOR… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 986.299.113.595 06.2 Subsektor Transportasi Darat 354.644.692.673 06.3 Subsektor Transportasi Laut 272.430.119.556 06.4 Subsektor Transportasi Udara 85.007.816.123 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 5.833.057.184 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 1.704.214.799.131 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 3.907.909.000 07.2 Subsektor Energi 2.282.570.501.584 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 2.286.478.410.584 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata

  08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 389.276.464.290 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 389.276.464.290 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 352.024.733.309 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 88.204.321.828 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 440.229.055.137 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 152.530.862.633 10.2 Subsektor Tata Ruang 29.990.435.483 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 182.521.298.116 SEKTOR… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 611.783.079.900 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 67.591.792.674 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 62.462.260 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 35.686.970.287 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 679.437.334.834 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 31.284.672.949 Jumlah Sektor kependudukan dan Keluarga Sejahtera 31.284.672.949 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 10.677.486.648 13.2 Subsektor Kesehatan 151.106.745.053 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja

  Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja 161.784.231.701 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 560.117.837.936 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 8.370.925.301 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 568.488.763.237 SEKTOR… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 8.884.994.561 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 35.416.883.564 Jumlah Sektor Agama 44.301.878.125 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 12.273.675.457 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 14.886.820.033 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 941.725.966 16.4 Subsektor Kelautan 6.585.024.888 16.5 Subsektor Kedirgantaraan

  16.6 Subsektor Informasi dan Statistik 473.960.617 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 35.161.206.961 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 138.360.000 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum

  17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum

  Jumlah Sektor Hukum 138.360.000 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 92.330.356.279 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 3.169.292.914 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 95.499.649.193

19. SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 8.194.676.255 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri

    19.3 Subsektor… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 40.288.008.709 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 48.482.684.864 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat

  20.2 Subsektor ABRI 835.055.005.415 20.3 Subsektor Pendukung

  Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 835.055.005.415 JUMLAH 9.008.800.449.481

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp 2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1997 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96 UMUM Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1994/95 sebesar Rp 3.800.681.311.750 (tiga triliun delapan ratus miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1995/96 menjadi sebesar Rp 6.607.681.796.421 (enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah). PASAL… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• PASAL DEMI PASAL