Pasal 1

Ayat (1) a. Cukup jelas b. seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah) Penerimaan pajak 48.686.292.660.915 Pajak penghasilan (Pph) 21.012.029.564.398 Pajak pertambahan nilai (PPN) 18.519.409.106.064 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 1.893.933.497.911 Penerimaan bea masuk 3.029.408.339.443 Penerimaan cukai 3.592.648.372.351 Penerimaan pajak ekspor/pungutan ekspor 186.068.615.463 Bea meterai 329.128.446.094 Bea lelang 123.666.719.191 Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam 16.542.298.354.653 Penerimaan minyak bumi dan gas alam 16.054.714.886.653 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) 487.583.468.000 Penerimaan bukan pajak 7.785.300.797.479 Penerimaan pendidikan 49.866.785.752 Uang pendidikan 46.772.116.792 Uang… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan 1.768.566.282 Uang ujian untuk menjalankan praktek 1.084.477 Penerimaan pendidikan lainnya 1.325.018.201 Penerimaan pendidikan swadana 277.340.784.884 Penerimaan pendidikan swadana 277.340.784.884 Penjualan hasil produksi, sitaan 24.192.438.860 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 817.707.614 Penjualan hasil peternakan 973.238.268 Penjualan hasil perikanan 350.213.812 Penjualan hasil sitaan 8.546.650.824 Penjualan obat-obatan, dan hasil farmasi 38.454.476 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya 277.221.337 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 10.225.524.552 Penjualan lainnya 2.963.427.977 Penjualan aset tetap 30.857.837.488 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah 10.872.924.252 Penjualan kendaraan bermotor 1.526.594.513 Penjualan sewa beli 15.919.140.505 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan 2.539.178.218 Penerimaan sewa 13.086.498.044 Sewa rumah dinas, rumah negeri 4.620.601.243 Sewa gedung, bangunan, gudang 2.475.937.267 Sewa benda-benda bergerak 4.724.170.478 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.265.789.056 Penerimaan jasa I 480.074.180.175 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 7.192.439.351 Penerimaan… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Penerimaan tempat hiburan, taman, museum 204.378.702 Penerimaan surat keterangan, visa paspor dan SIM, STNK, BPKB 106.160.243.618 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah 92.466.195.335 Pemberian hak dan perijinan 203.925.517.912 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan 7.421.804.186 Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa pekerjaan 36.754.155.076 Penerimaan jasa kantor urusan agama 4.781.261.210 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 21.168.184.785 Penerimaan jasa II 248.340.488.049 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 39.557.911.096 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda 149.530.402.420 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin 2.721.627.881 Penerimaan jasa kantor catatan sipil 10.363.416.396 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak dengan surat paksa 809.445.645 Penerimaan uang pewarganegaraan 1.133.486.950 Penerimaan jasa lainnya 44.224.197.661 Penerimaan rutin dari luar negeri 24.411.279.670 Bea visa dan paspor

  Bea konsuler

  Bea maritim

  Bea pemeriksaan

  Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan

  Bea… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Bea legalisasi surat-surat perdagangan

  Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri 24.411.279.670 Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana 287.983.603.762 Penerimaan penjualan swadana 2.554.683.493 Penerimaan sewa swadana 4.610.244.007 Penerimaan jasa swadana tidak jelas tidak jelas tidak jelas tidak jelas tidak jelas Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 27.544.009.901 Ongkos perkara 1.635.358.847 Kejaksaan dan peradilan lainnya 4.534.557.774 Penerimaan dari investasi 5.410.147.627.981 Bagian laba dari BUMN 1.603.937.956.343 Penjualan investasi permanen 1.673.825.990.037 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) 2.132.383.681.601 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan 46.205.428.869 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 8.848.930.638 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 13.916.049.990 Penerimaan kembali belanja pensiun 14.676.377.768 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 3.382.867.990 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya 5.381.202.483 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu 24.019.043.750 Penerimaan… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 7.304.653.903 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 1.443.616.662 Penerimaan kembali belanja pensiun 3.866.816.244 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 2.818.089.695 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya 8.585.867.246 Penerimaan lain-lain swadana 17.540.732.659 Penerimaan lain-lain swadana 17.540.732.659 Penerimaan lain-lain 816.854.035.612 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 1.139.927.412 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 9.479.027.669 Penerimaan kembali ganti rugi 5.856.034.297 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN 476.177.824.652 Penerimaan anggaran lainnya 324.201.221.582 JUMLAH 73.013.891.813.047 RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah) Bantuan Program

  Bantuan Proyek 9.008.800.449.481 JUMLAH 9.008.800.449.481 Pasal 2… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA