Pasal 52

(1) Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara

wajib.

(2) Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

• keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;

• pelestarian fungsi lingkungan hidup;

• persaingan usaha yang sehat;

• peningkatan daya saing; dan/atau

DIVA | DIUNDUH PADA 19 JULI 2023 30 / 65

• peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

(3) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang

dan/atau Jasa Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.

(4) Pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional.

(5) Pemberlakuan pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan tata cara produksi yang baik.

(6) Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang telah memenuhi:

• SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI;

• SNI dan spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian; atau

• spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian.

Penjelasan Pasal 52

Cukup jelas.