Pasal 34

Ayat (1)

Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan

pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa

keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas,

modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain

yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan

kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban

menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan

Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini

(supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam

Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.

Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan

koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari

Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.

Ayat (2) ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara

bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi

infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem

informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan

berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

Angka 7