PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23, ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3819);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 1999/2000.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai berikut :
- Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut :
"Pasal 2
(1) Ketentuan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000
diperoleh dari :
- Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- Sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri;
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp 201.692.438.000.000,00 (dua ratus satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
(3) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b diperkirakan sebesar Rp 43.632.659.000.000,00 (empat puluh tiga triliun enam ratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 245.325.097.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah)".
- Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut :
"Pasal 3
(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- Penerimaan perpajakan sebesar Rp. 107.121.906.000.000,00 (seratus tujuh triliun seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam juta rupiah);
- Penerimaan perpajakan sebesar Rp 56.302.615.000.000,00 (lima puluh enam triliun tiga ratus dua miliar enam ratus
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
lima belas juta rupiah);
- Penerimaan …
- Penerimaan perpajakan sebesar Rp 38.267.917.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).
(2) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- Pinjaman program sebesar Rp 25.361.911.000.000,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah);
- Pinjaman proyek sebesar Rp 18.270.748.000.000,00 (delapan belas triliun dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah)".
3 Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut :
"Pasal 4
(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :
- Pengeluaran Rutin;
- Pengeluaran Pembangunan.
(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp 166.880.508.000.000,00 (seratus enam puluh enam triliun delapan ratus delapan puluh miliar lima ratus delapan juta rupiah).
(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b diperkirakan sebesar Rp 78.311.193.000.000,00 (tujuh puluh delapan triliun tiga ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 245.191.701.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus satu juta rupiah)".
- Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut :
"Pasal 5
(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
terdiri dari : (dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI 109.014.212.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 746.469.020.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 50.466.901.000,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
04 SEKTOR TENAGA KERJA 400.234.938.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN …
05 SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN
KOPERASI 114.253.988.526.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA 382.424.732.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 345.952.197.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA,POS DAN
TELEKOMUNIKASI
127.776.892.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI 19.425.020.726.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG 431.507.484.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA,PEMUDA DAN
OLAH RAGA 6.180.961.253.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA 447.517.722.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN,PERANAN WANITA,ANAK DAN
REMAJA 836.735.038.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 28.022.299.000,00
15. SEKTOR AGAMA 1.787.319.934.000,00
16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI 505.036.868.000,00
17. SEKTOR HUKUM 980.355.925.000,00
18. SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 6.507.235.652.000,00
19. SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA
MASSA 2.589.842.681.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 10.744.625.000.000,00
(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ke dalam
sub-sektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
(3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) terdiri dari : (dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI 455.921.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 3.315.899.300.000,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
03 SEKTOR PENGAIRAN 2.654.229.300.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 1.174.155.800.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, …
05 SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN
KOPERASI 28.582.937.600.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA 5.760.532.600.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 3.861.565.600.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA,POS DAN
TELEKOMUNIKASI
600.880.300.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI 12.532.668.300.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG 787.454.300.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA,PEMUDA DAN
OLAH RAGA 6.949.405.300.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA 387.880.400.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN,PERANAN WANITA,ANAK DAN
REMAJA 4.100.294.500,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2.738.242.500.000,00
15. SEKTOR AGAMA 510.249.800.000,00
16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI 793.344.400.000,00
17. SEKTOR HUKUM 223.474.900.000,00
18. SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 701.038.200.000,00
19. SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA
MASSA 111.975.900.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2.069.043.000.000,00
(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam
subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini".
- Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :
"Pasal 9
(1) Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek pada pengeluaran
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 yangmasih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 2000 menjadi Kredit Anggaran Tahun Anggaran 2000.
(2) Peraturan …
(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2000".
- Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
“Pasal 10
Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 diperkirakan sebesar Rp 133.396.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Negara tahun-tahun anggaran berikutnya".
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1999.
Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK IDONESIA
ttd.
BONDAN GUNAWAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 53
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23, ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3819);